Tag: Dana alokasi umum (DAU)

BANGLI, NusaBali - Pendapatan dari transfer dana pusat tahun 2025 untuk Bangli akan turun. Dampaknya,  kegiatan yang dirancang pada APBD Induk 2025. Kondisi ini langsung disikapi Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

SINGARAJA, NusaBali - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng memastikan sekolah baru SMPN 6 Gerokgak akan memiliki gedung baru tahun ini. Hanya saja pembangunan gedung akan dilakukan bertahap. Tahap awal akan dibangunkan 4 Ruang Kelas Baru (RKB), perpustakaan, dan toilet.

PEKANBARU, NusaBali.com - Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024. Upaya tersebut akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali soroti Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pusat jumlahnya menurun di Tahun 2021.

Fokus sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia 2020-2024 yang sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Pemkab Buleleng akhirnya harus pasrah merombak komposisi APBD Induk 2018, menyusul Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengisyaratkan 25 persen dari total dana alokasi umum (DAU) diarahkan pada kegiatan infrastruktur.

DAU Karangasem pada tahun 2018 sebesar Rp 732,96 miliar, turun dibandingkan tahun 2017 Rp 759,50 miliar.

Skala prioritasnya pada program rutin, antara lain, untuk kelistrikan, air, telepon dan lainnya.

Kekurangan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari untuk Provinsi Bali senilai Rp 288 miliar kemungkinan akan dibayarkan pusat melalui APBD Perubahan 2017 atau bisa juga lewat APBD Induk 2018.

Komisi II DPRD Bali datangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (23/3), untuk konsultasikan perjuangan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 288 miliar, menyusul beban pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

Gubernur Pastika Sampaikan Kekurangan DAU Saat Musrenbang

Musrenbang Provinsi Bali hari ini dihadiri Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpar, Kementerian PU, PemenPAR-RB, dan Bappenas

Pemprov Bali dan DPRD Bali sepakat kejar kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 288 miliar ke pusat, menyusul tambahan beban kewenangan kelola SMA/SMK.

Usulan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemprov Bali sudah diajukan ke pemerintah pusat.

Di tengah rencana Pemprov Bali melakukan rasionalisasi anggaran menyusul masih kurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sekitar Rp 246 miliar karena beban kelola SMA/SMK, muncul keinginan dari anggota DPRD Bali untuk menambah dana tunjangan perumahan.

Jika Rp 246 miliar tak dibayar pusat, Pemprov Bali terpaksa kembali lakukan rasionalisasi seperti tahun 2016

DPRD Bali membatalkan agenda kunjungan ke luar negeri, menyusul rasionalisasi APBD Bali akibat penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 153 miliar dari pusat.

Bagi hasil dari Provinsi Bali sebesar Rp 13,378 miliar antara lain dari pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air tanah, dan sebagainya.

Krisis keuangan akibat ditundanya Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemkot Denpasar dari pusat sebesar Rp 119 miliar, tidak menyurutkan keinginan para wakil rakyat untuk lakukan kunjungan ke luar negeri.